Hukum Informasi Pemerintah Seputar Banua “Perda Ormas Banjarbaru 2025: Antara Pemberdayaan Civil Society dan Bayang-Bayang Kontrol Kekuasaan” redaksi@detikkhatulistiwa.com 13 Mei 2026 0 Bakesbangpol Mulai Sosialisasikan Regulasi Baru, Pengawasan Ormas Diingatkan Tidak Bergeser Menjadi Instrumen Represif Read More Read more about “Perda Ormas Banjarbaru 2025: Antara Pemberdayaan Civil Society dan Bayang-Bayang Kontrol Kekuasaan”
Aparat Penegak Hukum Hukum Kriminal Nusantara Pengadilan Seputar Banua “OTT KPK Meledak di Meja Hijau: Dugaan ‘Dagang Perkara’ Oknum Kejari HSU Mulai Dibongkar di Persidangan” redaksi@detikkhatulistiwa.com 12 Mei 2026 0 57 Saksi Disiapkan KPK, Tiga Mantan Pejabat Kejari HSU Didakwa Menekan Kepala Dinas dan Diduga Menjual Pengaruh... Read More Read more about “OTT KPK Meledak di Meja Hijau: Dugaan ‘Dagang Perkara’ Oknum Kejari HSU Mulai Dibongkar di Persidangan”
Aparat Penegak Hukum Hukum Informasi Nusantara Opini “Laporan Dicabut, Perkara Tetap Jalan?” — Jangan Salah Memahami Delik Aduan dan Delik Umum redaksi@detikkhatulistiwa.com 10 Mei 2026 0 Perdamaian Tidak Selalu Menghapus Pidana. Dalam Banyak Perkara, Negara Tetap Wajib Menegakkan Hukum Demi Kepentingan Publik Read More Read more about “Laporan Dicabut, Perkara Tetap Jalan?” — Jangan Salah Memahami Delik Aduan dan Delik Umum
Ekonomi Hukum Informasi Nusantara “Jangan Langsung ke Polisi?” — Pernyataan OJK Soal Korban Scam Digital Picu Perdebatan Publik redaksi@detikkhatulistiwa.com 9 Mei 2026 0 OJK Dorong Korban Penipuan Keuangan Melapor ke IASC untuk Percepatan Pemblokiran Rekening dan Pelacakan Dana Read More Read more about “Jangan Langsung ke Polisi?” — Pernyataan OJK Soal Korban Scam Digital Picu Perdebatan Publik
Hukum Informasi Pemerintah Pengadilan Seputar Banua Bandara Syamsudin Noor Diduga Berdiri di Atas Tanah Eks Pejuang CTN yang Belum Pernah Dibayar Negara redaksi@detikkhatulistiwa.com 7 Mei 2026 0 Ahli Waris H. Mukri Bongkar Dugaan “Utang Sejarah” Negara atas Tanah Bandara — PT Angkasa Pura I,... Read More Read more about Bandara Syamsudin Noor Diduga Berdiri di Atas Tanah Eks Pejuang CTN yang Belum Pernah Dibayar Negara
Hukum Kriminal Seputar Banua Diduga Bangun Operasi Opini dan Penghakiman Digital, H. Fuad Fakhruddin Siapkan Serangan Balik Hukum redaksi@detikkhatulistiwa.com 7 Mei 2026 0 ADV SPN & REKAN: “Media Sosial Bukan Arena Eksekusi Karakter dan Pembunuhan Reputasi” Read More Read more about Diduga Bangun Operasi Opini dan Penghakiman Digital, H. Fuad Fakhruddin Siapkan Serangan Balik Hukum
Aparat Penegak Hukum Hukum Nusantara Pengadilan Ketika Perbedaan Agama Tak Lagi Menjadi Tembok: Wasiat Wajibah Menggugat Kekakuan Hukum Waris redaksi@detikkhatulistiwa.com 1 Mei 2026 0 Ahli Waris Non-Muslim: Ditinggalkan Norma, Dirangkul Keadilan? Read More Read more about Ketika Perbedaan Agama Tak Lagi Menjadi Tembok: Wasiat Wajibah Menggugat Kekakuan Hukum Waris
Aparat Penegak Hukum Hukum Informasi Kriminal Pengadilan “Dari Kontrak ke Korupsi: Menguji Batas dalam Perkara Ridani di Tipikor Banjarmasin” redaksi@detikkhatulistiwa.com 29 April 2026 0 Dua profesor pidana dari UNISKA dan ULM memberi perspektif berbeda di ruang sidang: perkara Ridani dinilai lebih... Read More Read more about “Dari Kontrak ke Korupsi: Menguji Batas dalam Perkara Ridani di Tipikor Banjarmasin”
Ekonomi Hukum Nusantara Pendidikan “Gelar Diraih, Pertarungan Dimulai” — Wisuda ke-V STIS Darul Ulum Lampung Timur Diselimuti Harapan dan Tantangan Nyata redaksi@detikkhatulistiwa.com 25 April 2026 0 “Gelar Diraih, Pertarungan Dimulai” — Wisuda STIS Darul Ulum 2026 Read More Read more about “Gelar Diraih, Pertarungan Dimulai” — Wisuda ke-V STIS Darul Ulum Lampung Timur Diselimuti Harapan dan Tantangan Nyata
Hukum Kriminal Pengadilan Perkebunan Seputar Banua Mangkir Berulang, Pembuktian Menggulung: Klaim Tergugat di Ambang Runtuh dalam Perkara PKIS redaksi@detikkhatulistiwa.com 17 April 2026 0 “Mangkir Berulang, Pembuktian Menggulung: Klaim Tergugat di Ambang Runtuh” Read More Read more about Mangkir Berulang, Pembuktian Menggulung: Klaim Tergugat di Ambang Runtuh dalam Perkara PKIS