Mayoritas Tergugat Mangkir, Ahli Waris Eks Pejuang CTN Pertanyakan Keseriusan Negara Menjawab Gugatan Tanah Bandara
Program Reforma Agraria 2018 Berujung Proses Hukum, Muncul Perdebatan Soal Kriminalisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Data Kawasan Hutan
Pasal ‘Karet’ Tipikor, Ketakutan Birokrasi, dan Mendesaknya Reformasi Hukum Korupsi Berbasis Kepastian Hukum
Pembukaan 3 Juta Hektare Hutan di Papua dan Pengambilalihan 4 Juta Hektare Lahan PKH Dinilai Menunjukkan Inkonsistensi...
Publik Terbelah antara Simpati dan Kecurigaan — Apakah Ini Penegakan Hukum Murni, Pertanggungjawaban Kebijakan, atau Pertarungan Narasi...
“Perda Ormas Banjarbaru 2025: Antara Pemberdayaan Civil Society dan Bayang-Bayang Kontrol Kekuasaan”
Bakesbangpol Mulai Sosialisasikan Regulasi Baru, Pengawasan Ormas Diingatkan Tidak Bergeser Menjadi Instrumen Represif
57 Saksi Disiapkan KPK, Tiga Mantan Pejabat Kejari HSU Didakwa Menekan Kepala Dinas dan Diduga Menjual Pengaruh...
Perdamaian Tidak Selalu Menghapus Pidana. Dalam Banyak Perkara, Negara Tetap Wajib Menegakkan Hukum Demi Kepentingan Publik
OJK Dorong Korban Penipuan Keuangan Melapor ke IASC untuk Percepatan Pemblokiran Rekening dan Pelacakan Dana
Bandara Syamsudin Noor Diduga Berdiri di Atas Tanah Eks Pejuang CTN yang Belum Pernah Dibayar Negara
Ahli Waris H. Mukri Bongkar Dugaan “Utang Sejarah” Negara atas Tanah Bandara — PT Angkasa Pura I,...