Surat Klarifikasi Resmi Dilayangkan; Mediasi di Tengah Proses Penyidikan Dinilai Berpotensi Menimbulkan Persepsi Intervensi terhadap Penegakan Hukum
Pemerintah
Dana Rp223,55 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Dipersoalkan, MK Diminta Tegaskan Batas Konstitusional Anggaran Pendidikan Nasional
Sengketa Lahan Seluas 20.230 Meter Persegi yang Menjadi Lokasi Pembangunan Kantor DPRD Kalsel Berakhir di Tingkat Kasasi,...
Forum Desa Berlangsung 1,5 Jam, Namun Status Lahan yang Dipersoalkan Belum Dapat Dipastikan Karena Tidak Didukung Alas...
PP Nomor 20 Tahun 2026 Berlaku, Badan Usaha Diminta Siap Masuk Sistem Pajak Normal
Pembukaan 3 Juta Hektare Hutan di Papua dan Pengambilalihan 4 Juta Hektare Lahan PKH Dinilai Menunjukkan Inkonsistensi...
“Perda Ormas Banjarbaru 2025: Antara Pemberdayaan Civil Society dan Bayang-Bayang Kontrol Kekuasaan”
Bakesbangpol Mulai Sosialisasikan Regulasi Baru, Pengawasan Ormas Diingatkan Tidak Bergeser Menjadi Instrumen Represif
Bandara Syamsudin Noor Diduga Berdiri di Atas Tanah Eks Pejuang CTN yang Belum Pernah Dibayar Negara
Ahli Waris H. Mukri Bongkar Dugaan “Utang Sejarah” Negara atas Tanah Bandara — PT Angkasa Pura I,...
Menjaga Garis Tipis Demokrasi dalam Penegakan Hukum
“ULIL AMRI: OTORITAS SAH NEGARA, BUKAN LEGITIMASI NEGARA DALAM NEGARA”
