Pasal ‘Karet’ Tipikor, Ketakutan Birokrasi, dan Mendesaknya Reformasi Hukum Korupsi Berbasis Kepastian Hukum
Opini
Pembukaan 3 Juta Hektare Hutan di Papua dan Pengambilalihan 4 Juta Hektare Lahan PKH Dinilai Menunjukkan Inkonsistensi...
Publik Terbelah antara Simpati dan Kecurigaan — Apakah Ini Penegakan Hukum Murni, Pertanggungjawaban Kebijakan, atau Pertarungan Narasi...
Perdamaian Tidak Selalu Menghapus Pidana. Dalam Banyak Perkara, Negara Tetap Wajib Menegakkan Hukum Demi Kepentingan Publik
“ULIL AMRI: OTORITAS SAH NEGARA, BUKAN LEGITIMASI NEGARA DALAM NEGARA”
