DETIKKHATULISTIWA.COM | NASIONAL • LINGKUNGAN • KESEHATAN
Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang meminta masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beradaptasi dengan kabut asap menuai perdebatan. Kunjungannya ke rumah oksigen di Palangka Raya memicu kritik di media sosial. Di balik polemik tersebut, muncul pertanyaan lebih mendasar: sampai kapan masyarakat harus mempertaruhkan kesehatan demi mencari nafkah, sementara hak atas lingkungan hidup yang sehat dijamin konstitusi?
PALANGKA RAYA – DetikKhatulistiwa.com | Minggu, 25 Oktober 2026
Langit menguning. Jalanan diselimuti asap. Jarak pandang menurun. Sementara itu, masyarakat tetap harus menjalani aktivitas untuk mempertahankan kehidupan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan Tengah.
Di tengah kondisi tersebut, pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan membatasi aktivitas di luar rumah justru memunculkan perdebatan.
Sorotan publik semakin menguat setelah beredar rekaman kunjungan Menteri Kesehatan ke fasilitas rumah oksigen di Palangka Raya.
Dalam video yang diunggah akun Instagram voktis.id, Budi terlihat duduk mengenakan rompi biru di sebuah ruangan yang dilengkapi peralatan oksigen.
Rekaman tersebut kemudian disertai narasi kritis mengenai masyarakat yang harus bertahan menghadapi kabut asap dalam waktu panjang, sementara akses terhadap fasilitas kesehatan dan perlindungan udara bersih belum tentu dapat dijangkau semua warga.
Peristiwa ini memunculkan perdebatan mengenai perbedaan antara imbauan pemerintah dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Namun, fakta mengenai kunjungan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Menteri Kesehatan memang mencoba fasilitas oksigen, tetapi Kementerian Kesehatan telah mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari demonstrasi fasilitas kesehatan, bukan karena Menkes mengalami sesak napas.
Meski klaim mengenai kondisi kesehatan Menkes telah diklarifikasi, persoalan perlindungan masyarakat dari kabut asap tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan jawaban pemerintah.
Menkes Minta Masyarakat Beradaptasi, tetapi Tidak Semua Warga Bisa Berdiam di Rumah
Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak kabut asap untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan.
Masyarakat diminta mengurangi kegiatan di luar rumah, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
Anjuran tersebut terutama ditujukan untuk melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
Secara medis, langkah mengurangi paparan polusi merupakan tindakan pencegahan yang penting.
Namun, persoalannya tidak sesederhana meminta masyarakat tetap berada di dalam rumah.
Bagaimana nasib buruh harian yang tidak mendapatkan penghasilan apabila tidak bekerja?
Bagaimana pedagang kecil yang harus membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
Bagaimana petani, pengemudi, pekerja perkebunan, petugas kebersihan, dan masyarakat lainnya yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas di luar ruangan?
Bagi kelompok masyarakat tersebut, menghentikan pekerjaan bukanlah keputusan yang mudah.
Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kesehatan atau tetap mencari nafkah.
Ketika udara tercemar, masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman penyakit, tetapi juga risiko kehilangan sumber penghidupan.
Inilah persoalan yang membuat kebijakan penanganan karhutla harus mempertimbangkan aspek kesehatan sekaligus kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kunjungan Menkes ke Rumah Oksigen Memicu Kritik Warganet
Pada Jumat (23/10/2026), Menteri Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya untuk meninjau kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi dampak karhutla.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Rumah Oksigen Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Dalam dokumentasi yang beredar, Budi terlihat berada di ruangan dengan fasilitas oksigen.
Sebuah unggahan media sosial menyertakan tulisan:
“Belum 24 jam Bapak sudah duduk di kursi sambil menghirup oksigen.”
Unggahan itu kemudian mempertanyakan keadaan masyarakat yang harus menghadapi kabut asap demi mempertahankan penghasilan.
Narasi tersebut menggambarkan kritik pengunggah, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa Menkes mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi bahwa Budi mencoba fasilitas oksigen dalam rangka memperkenalkan layanan yang tersedia bagi masyarakat.
Budi juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengalami sesak napas ketika melakukan kunjungan tersebut.
Klarifikasi ini penting agar kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dibangun di atas kesimpulan medis yang keliru.
Namun, munculnya polemik tersebut memperlihatkan keresahan mengenai kemampuan masyarakat mengakses perlindungan kesehatan ketika menghadapi bencana asap.
Langit Palangka Raya Menguning, Aktivitas Warga Tetap Berlangsung
Kondisi kabut asap di Palangka Raya juga terlihat dalam sejumlah dokumentasi yang beredar pada Sabtu (24/10/2026).
Dalam unggahan akun Instagram rumahzakatkalbar, tampak jalanan dan kawasan perkotaan diselimuti kabut berwarna jingga pekat.
Salah satu rekaman memperlihatkan kendaraan yang tetap melintas di tengah kondisi udara berkabut.
Dokumentasi lainnya menampilkan kawasan Bundaran Besar Palangka Raya yang terlihat tertutup asap.
Gambaran tersebut menunjukkan situasi yang memprihatinkan, terutama bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas di luar ruangan.
Meski demikian, warna langit dan ketebalan kabut dalam rekaman tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan tingkat bahaya pencemaran udara.
Penilaian kualitas udara tetap membutuhkan data pengukuran resmi, termasuk konsentrasi partikulat PM2.5 dan parameter pencemar lainnya.
Paparan partikel halus dari asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan memperburuk penyakit yang telah diderita seseorang.
Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit jantung atau paru-paru termasuk kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.
Kemenkes Klarifikasi: Menkes Mencoba Fasilitas Oksigen, Bukan karena Sesak Napas
Kementerian Kesehatan telah memberikan penjelasan mengenai beredarnya foto Menteri Kesehatan menggunakan selang oksigen saat kunjungan di Palangka Raya.
Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa foto tersebut memang asli, tetapi narasi yang menghubungkannya dengan kondisi sesak napas tidak benar.
“Saya sama sekali tidak merasa sesak pada saat itu,” tulis Budi melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (24/10/2026).
Menurut klarifikasi tersebut, penggunaan oksigen dilakukan untuk mencoba fasilitas Rumah Oksigen yang disiapkan bagi masyarakat terdampak karhutla.
Kemenkes juga menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari edukasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, bukan penanganan gangguan pernapasan yang dialami Menkes.
Klarifikasi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya membedakan antara fakta, dugaan, dan kritik dalam pemberitaan.
Akan tetapi, penjelasan mengenai aktivitas Menkes tidak menghilangkan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat akibat pencemaran udara.
Ratusan Ribu Masker Disalurkan, Pemerintah Diminta Pastikan Perlindungan Merata
Pemerintah pusat telah melakukan sejumlah langkah penanganan dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Oktober 2026, bantuan kesehatan mencakup 137.000 masker KN95, 500.000 masker bedah, 50 unit oxygen concentrator, 100 tabung oksigen, 35 nebulizer, dan 37 unit pembersih udara.
Menteri Kesehatan bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, juga meninjau sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD dr. Doris Sylvanus, Puskesmas Menteng, Puskesmas Panarung, dan rumah oksigen.
Kementerian Kesehatan dalam keterangannya menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan lebih dari 1,2 juta masker ke berbagai wilayah terdampak karhutla.
Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan. Namun, efektivitasnya tetap harus dinilai dari sejauh mana bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
Distribusi masker, kesiapan fasilitas kesehatan, dan ketersediaan oksigen merupakan langkah darurat yang penting, tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban pengendalian sumber kebakaran.
Perspektif Hukum: Negara Berkewajiban Melindungi Hak atas Udara Bersih
Dalam perspektif hukum, persoalan karhutla bukan hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga perlindungan hak konstitusional warga negara.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara wajib melakukan tindakan perlindungan lingkungan melalui kewenangan dan instrumen hukum yang tersedia.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional.
Penegakan hukum juga perlu diarahkan pada pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah, baik perseorangan maupun korporasi.
Hak atas lingkungan hidup yang sehat tidak boleh berhenti sebagai ketentuan tertulis dalam konstitusi, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Masyarakat Dipaksa Terbiasa dengan Bencana
Salah satu persoalan terbesar dalam menghadapi karhutla adalah risiko munculnya anggapan bahwa kabut asap merupakan keadaan yang harus diterima setiap tahun.
Padahal, pencemaran udara yang berulang menuntut evaluasi serius terhadap kebijakan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Masyarakat tidak semestinya terus-menerus menanggung konsekuensi kesehatan dan ekonomi akibat kebakaran yang sumber serta penyebabnya harus ditelusuri.
Imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah memang diperlukan untuk mengurangi paparan polusi.
Namun, apabila keadaan darurat berlangsung berkepanjangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja.
Kebijakan yang hanya berfokus pada perubahan perilaku masyarakat berisiko tidak menjawab persoalan apabila sumber pencemarannya terus berlangsung.
Lima Pertanyaan Penting untuk Pemerintah
Polemik mengenai pernyataan Menkes dan kunjungannya ke rumah oksigen seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan.
Pertama, bagaimana pemerintah memastikan masyarakat yang harus bekerja di luar ruangan memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai?
Kedua, apakah distribusi masker dan ketersediaan fasilitas kesehatan telah menjangkau seluruh wilayah terdampak, termasuk masyarakat di daerah terpencil?
Ketiga, bagaimana perkembangan upaya pengendalian karhutla serta pemulihan kualitas udara di Kalimantan Tengah?
Keempat, sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran?
Kelima, apa langkah jangka panjang pemerintah agar masyarakat tidak kembali menghadapi bencana asap serupa?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut memerlukan data terbuka, indikator keberhasilan yang terukur, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Rakyat Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Kemampuan Bertahan
Polemik yang melibatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan pentingnya komunikasi publik yang jelas dan berbasis fakta.
Kemenkes telah mengklarifikasi bahwa Menkes mencoba fasilitas oksigen bukan karena mengalami sesak napas.
Di sisi lain, keresahan masyarakat mengenai dampak karhutla tetap merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan tanpa mengabaikan klarifikasi faktual mengenai aktivitas seorang pejabat.
Demikian pula, penjelasan pemerintah mengenai suatu rekaman tidak seharusnya mengakhiri pembahasan mengenai kualitas perlindungan kesehatan masyarakat.
Sebab persoalan terbesar bukan apakah seorang menteri mampu bertahan menghadapi kabut asap selama sehari, melainkan bagaimana jutaan masyarakat di wilayah rawan karhutla dapat memperoleh perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup yang layak.
Negara harus hadir melalui pencegahan kebakaran, pengendalian pencemaran, kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan penegakan hukum.
Masyarakat memang perlu beradaptasi ketika menghadapi kondisi darurat. Namun, adaptasi bukanlah alasan untuk membiarkan pencemaran terus berulang.
Rakyat tidak meminta keistimewaan. Mereka membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, dan kepastian bahwa hak konstitusionalnya benar-benar dijamin.
Redaksi DetikKhatulistiwa.com
Catatan redaksi: Artikel ini membedakan dokumentasi media sosial, klarifikasi resmi Kementerian Kesehatan, dan analisis kebijakan publik. Keterangan mengenai bantuan medis serta kunjungan Menkes merujuk pada Kemenkes RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan ANTARA, 23–25 Oktober 2026.
