DETIKKHATULISTIWA.COM | HUKUM & KRIMINAL | KALIMANTAN SELATAN
Dua orang yang diduga mencuri tandan buah segar (TBS) milik PT Indoraya Everlatex di Desa Swarangan, Tanah Laut, disebut tertangkap tangan oleh petugas keamanan perusahaan bersama mobil pikap dan peralatan panen. Namun, proses penyerahan kepada polisi diduga dihalangi seorang kepala desa. Persoalan semakin mencuat setelah kedua terduga pelaku dilaporkan sempat meninggalkan Polres Tanah Laut. Kuasa hukum perusahaan mendesak pengusutan menyeluruh dan menyiapkan laporan dugaan obstruction of justice.
TANAH LAUT – DetikKhatulistiwa.com
Penanganan perkara dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Indoraya Everlatex, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kini memasuki babak baru.
Perkara yang semula berkaitan dengan dugaan pencurian hasil perkebunan tersebut berkembang menjadi persoalan serius setelah muncul dugaan keterlibatan Kepala Desa atau Pembakal Karang Rejo dalam tindakan yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Dua orang terduga pelaku dilaporkan telah tertangkap tangan oleh petugas keamanan perusahaan pada Minggu, 18 Oktober 2026. Keduanya disebut diamankan bersama sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pencurian, termasuk TBS, kendaraan mobil pikap, dan peralatan panen.
Namun, ketika petugas keamanan hendak menyerahkan kedua orang tersebut beserta barang bukti kepada Polres Tanah Laut, proses itu diduga mendapat hambatan dari Kepala Desa Karang Rejo.
Situasi semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa kedua terduga pelaku sempat meninggalkan Polres Tanah Laut pada malam hari dan belum kembali hingga keesokan paginya.
Kuasa Hukum PT Indoraya Everlatex, M. Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terhadap dugaan penghalangan tersebut.
Rencana pelaporan itu diarahkan untuk meminta kepolisian mendalami kemungkinan adanya tindakan membantu seseorang menghindari proses hukum atau yang dikenal sebagai obstruction of justice.
Berawal dari Penangkapan di Kebun Sawit
Berdasarkan keterangan kuasa hukum perusahaan, peristiwa bermula ketika petugas keamanan perkebunan menemukan aktivitas yang diduga merupakan pemanenan dan pengangkutan TBS tanpa hak di areal HGU perusahaan.
Lokasi kejadian berada di kawasan perkebunan Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
Dalam peristiwa tersebut, petugas keamanan perusahaan disebut berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas pencurian.
Selain kedua orang itu, petugas keamanan juga menemukan TBS, sebuah mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil panen, serta sejumlah peralatan panen kelapa sawit.
Barang-barang tersebut dinilai penting karena dapat membantu penyidik menelusuri rangkaian peristiwa, mulai dari aktivitas pemanenan hingga rencana pengangkutan hasil perkebunan.
Menurut pihak perusahaan, petugas keamanan kemudian bermaksud menyerahkan kedua terduga pelaku berikut barang bukti kepada aparat kepolisian agar perkara diproses sesuai ketentuan hukum.
Akan tetapi, proses tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
Kepala Desa Karang Rejo Diduga Menghalangi Penyerahan
Keterlibatan Kepala Desa Karang Rejo menjadi salah satu persoalan utama yang disoroti pihak perusahaan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kuasa hukum, kepala desa tersebut diduga datang dan melakukan tindakan yang menghambat upaya petugas keamanan membawa kedua terduga pelaku beserta barang bukti ke Polres Tanah Laut.
Akibatnya, menurut pihak perusahaan, proses penyerahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan kapasitas keterlibatan seorang pejabat pemerintahan desa dalam penanganan dugaan tindak pidana di kawasan perkebunan perusahaan.
Terlebih, berdasarkan keterangan pihak perusahaan, lokasi kejadian berada dalam wilayah administratif Desa Swarangan, sedangkan pejabat desa yang disebut melakukan penghalangan merupakan Kepala Desa Karang Rejo.
Namun, perbedaan wilayah administratif tidak dengan sendirinya menjadikan kehadiran kepala desa sebagai tindakan melawan hukum.
Persoalan yang perlu didalami adalah apakah kepala desa hanya memberikan pendampingan kepada warga atau melakukan tindakan aktif yang bertujuan menghambat penyerahan terduga pelaku kepada aparat berwenang.
Penyidik diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti yang sah.
Dua Terduga Pelaku Disebut Meninggalkan Polres Sekitar Pukul 22.00 WITA
Persoalan tidak berhenti pada dugaan penghalangan di lokasi perkebunan.
Kuasa hukum perusahaan juga menerima informasi bahwa kedua terduga pelaku sempat berada dalam penanganan aparat kepolisian di Polres Tanah Laut.
Namun, pada Minggu malam, 18 Oktober 2026, sekitar pukul 22.00 WITA, keduanya disebut meninggalkan kantor kepolisian dengan dugaan keterlibatan Kepala Desa Karang Rejo.
Hingga Senin pagi, 19 Oktober 2026, kedua terduga pelaku berdasarkan informasi yang diterima pihak perusahaan belum kembali ke Polres Tanah Laut.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai kronologi keberangkatan, status pemeriksaan, dan alasan kedua orang tersebut meninggalkan kantor polisi.
Apakah pemeriksaan terhadap keduanya telah selesai? Apakah terdapat izin dari petugas? Apakah keduanya diminta kembali untuk menjalani pemeriksaan lanjutan? Dan apakah ada pihak tertentu yang sengaja membantu mereka menghindari proses hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara objektif.
Sebab, seseorang yang sedang diperiksa oleh kepolisian tidak otomatis berada dalam status penahanan. Oleh karena itu, meninggalkan kantor polisi belum tentu merupakan pelanggaran hukum.
Akan tetapi, apabila terdapat bukti bahwa seseorang dengan sengaja memberikan pertolongan agar pelaku tindak pidana menghindari penyidikan atau penahanan yang sah, perbuatan tersebut dapat memiliki konsekuensi pidana tersendiri.
Laporan Polisi Resmi Telah Diterima
Dugaan pencurian TBS di kawasan HGU PT Indoraya Everlatex telah dilaporkan kepada Polres Tanah Laut pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor:
LP/B/58/X/2026/SPKT/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan, dugaan pencurian terjadi pada Minggu, 18 Oktober 2026, sekitar pukul 08.30 WITA, di Blok W.34 dan W.35, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
Kerugian perusahaan dalam laporan awal diperkirakan sekitar Rp3 juta.
Peristiwa tersebut dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pada tanggal yang sama, Satreskrim Polres Tanah Laut juga menerbitkan surat pemberitahuan hasil penelitian laporan yang menyatakan bahwa laporan telah diterima untuk proses penyelidikan.
Surat tersebut sekaligus memuat penunjukan personel kepolisian yang bertugas menangani perkara.
Dengan demikian, laporan pencurian telah tercatat secara resmi, meskipun penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana tetap memerlukan proses pembuktian.
Kuasa Hukum Pertanyakan Status Hukum Kedua Terduga Pelaku
M. Supian Noor selaku kuasa hukum perusahaan telah menyampaikan permohonan koordinasi kepada jajaran Satreskrim Polres Tanah Laut untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara.
Pihaknya meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku, kecukupan alat bukti, serta kemungkinan dilakukannya penetapan tersangka dan penahanan.
Menurut penilaian kuasa hukum perusahaan, adanya peristiwa tertangkap tangan, keterangan para saksi, dan barang-barang yang diduga berkaitan dengan pencurian merupakan keadaan penting yang harus diperiksa secara menyeluruh.
Pihak perusahaan berpandangan bahwa rangkaian bukti tersebut perlu dinilai untuk menentukan apakah telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah.
Meski demikian, penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
Demikian pula, penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan dan alasan hukum untuk melakukan tindakan tersebut telah terpenuhi.
Kuasa hukum perusahaan berharap aparat kepolisian dapat memberikan kepastian perkembangan penanganan perkara agar tidak muncul kesan bahwa proses hukum terhambat oleh keterlibatan pihak tertentu.
Kuasa Hukum Berencana Laporkan Kades pada Jumat
Selain meminta perkembangan penanganan dugaan pencurian, kuasa hukum PT Indoraya Everlatex menyatakan tengah mempersiapkan laporan pidana terhadap Kepala Desa Karang Rejo.
Laporan tersebut direncanakan disampaikan kepada Polres Tanah Laut pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Pokok laporan berkaitan dengan dugaan tindakan menghalangi penyerahan dua terduga pelaku dan barang bukti kepada kepolisian, serta rangkaian kejadian setelah kedua terduga pelaku berada di Polres Tanah Laut.
Pihak kuasa hukum berharap penyidik dapat memeriksa seluruh pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.
Keterangan petugas keamanan perusahaan, petugas kepolisian yang menangani pemeriksaan, serta pihak-pihak yang mendampingi kedua terduga pelaku dinilai penting untuk menjelaskan rangkaian kejadian.
Selain itu, pemeriksaan terhadap komunikasi, dokumentasi, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, serta administrasi pemeriksaan di kepolisian dapat membantu mengungkap fakta secara objektif.
Rencana laporan tersebut merupakan langkah hukum yang masih akan ditempuh. Karena itu, dugaan terhadap Kepala Desa Karang Rejo belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Apakah Tindakan Kades Dapat Dijerat Obstruction of Justice?
Dalam hukum pidana Indonesia, istilah obstruction of justice digunakan untuk menggambarkan tindakan yang secara melawan hukum menghambat atau merintangi proses penegakan hukum.
KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat ketentuan yang dapat menjadi dasar kajian terhadap perbuatan tertentu yang berkaitan dengan upaya membantu seseorang menghindari proses hukum.
Salah satunya adalah Pasal 282 KUHP yang mengatur perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau memberikan pertolongan agar orang tersebut menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang.
Apabila unsur-unsur ketentuan tersebut terpenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ancaman yang ditentukan undang-undang.
Namun, penerapan pasal tersebut tidak dapat dilakukan hanya karena seseorang hadir di lokasi kejadian, memberikan pendampingan, atau membantu warga berkomunikasi dengan kepolisian.
Harus terdapat bukti mengenai tindakan konkret, unsur kesengajaan, serta tujuan membantu seseorang menghindari proses hukum.
Dalam perkara ini, penyidik perlu terlebih dahulu memastikan bagaimana status kedua terduga pelaku, tindakan apa yang dilakukan kepala desa, dan apakah terdapat hubungan langsung antara tindakan tersebut dengan terhambatnya proses hukum.
Dengan demikian, penerapan pasal pidana harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan.
Penanganan Barang Bukti Juga Harus Diperjelas
Selain status kedua terduga pelaku, keberadaan barang-barang yang diduga berkaitan dengan pencurian menjadi persoalan penting.
TBS yang diduga merupakan hasil pencurian, kendaraan pikap, dan peralatan panen dapat memiliki nilai pembuktian apabila keterkaitannya dengan tindak pidana dapat dibuktikan.
Karena itu, penyidik perlu memastikan apakah barang-barang tersebut telah diperiksa, didokumentasikan, atau dilakukan penyitaan sesuai prosedur.
Apabila barang yang relevan belum berada dalam penguasaan aparat, penelusuran keberadaannya menjadi bagian penting dari upaya pengungkapan perkara.
Hal ini diperlukan agar penanganan dugaan pencurian tidak hanya bergantung pada keterangan para pihak, tetapi juga didukung bukti yang dapat diuji secara hukum.
Jabatan Kepala Desa Tidak Memberikan Kekebalan Hukum
Perkara ini juga mengangkat persoalan mengenai tanggung jawab pejabat pemerintahan desa ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum.
Kepala desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, serta pelayanan kepada warga.
Namun, kewenangan tersebut tidak memberikan hak untuk menghalangi tindakan aparat penegak hukum yang sah.
Pada saat yang sama, seorang kepala desa tetap berhak memberikan klarifikasi, memperoleh perlindungan hukum, dan diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.
Apabila benar terdapat tindakan sengaja membantu pelaku tindak pidana menghindari proses hukum, jabatan pemerintahan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, hal tersebut juga harus disampaikan secara jelas.
Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi setiap orang, baik masyarakat biasa maupun pejabat pemerintahan.
Polres Tanah Laut Diharapkan Mengusut Perkara Secara Menyeluruh
Kuasa hukum perusahaan berharap penanganan perkara tidak hanya berfokus pada dugaan pencurian TBS, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam rangkaian peristiwa.
Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk mengetahui apakah pencurian dilakukan secara mandiri atau melibatkan pihak lain.
Begitu pula dugaan penghalangan penyerahan terduga pelaku dan barang bukti harus ditelusuri secara terpisah berdasarkan bukti yang tersedia.
Perusahaan berkepentingan memperoleh perlindungan hukum terhadap aset perkebunannya, sementara aparat kepolisian berkewajiban memastikan proses penanganan perkara berlangsung sesuai ketentuan.
Di sisi lain, hak para terduga pelaku dan pihak-pihak yang disebutkan dalam perkara juga harus tetap dihormati.
Penegakan hukum yang tegas bukan berarti mengabaikan hak seseorang. Sebaliknya, proses hukum yang berkeadilan harus mampu melindungi hak semua pihak sekaligus menindak setiap perbuatan pidana yang terbukti.
Ujian Wibawa Hukum di Tanah Laut
Kasus dugaan pencurian sawit di Desa Swarangan kini menjadi perhatian bukan semata-mata karena nilai kerugian perusahaan yang dalam laporan awal diperkirakan Rp3 juta.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana aparat penegak hukum memastikan bahwa dugaan tindak pidana dapat diproses tanpa hambatan yang melanggar hukum.
Apabila benar terdapat tindakan sengaja menghalangi penyerahan terduga pelaku dan barang bukti, peristiwa tersebut perlu memperoleh penanganan serius.
Namun, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan penilaian yang keliru terhadap pihak yang dituduh.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses hukum berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, pengaruh, ataupun kepentingan pihak tertentu. Tetapi hukum juga tidak boleh menjatuhkan kesimpulan bersalah sebelum melalui proses pembuktian yang sah.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Polres Tanah Laut dalam memperjelas status kedua terduga pelaku, keberadaan barang bukti, serta dugaan keterlibatan Kepala Desa Karang Rejo dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Hingga berita ini disusun, DetikKhatulistiwa.com belum memperoleh konfirmasi langsung dari Kepala Desa Karang Rejo maupun keterangan resmi Polres Tanah Laut mengenai dugaan penghalangan penyerahan terduga pelaku, keluarnya kedua orang tersebut dari kantor kepolisian, serta perkembangan pemeriksaan terbaru.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait untuk menjamin pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
DetikKhatulistiwa.com | Hukum & Kriminal | Tanah Laut, Kalimantan Selatan
