Hampir sebulan sejak penangkapan, kuasa hukum pertanyakan penanganan dua tersangka dan barang bukti. Kades Karang Rejo yang menjadi penjamin ternyata juga berstatus terlapor. Di sisi lain, 12 orang diadukan terkait dugaan penguasaan 13,55 hektare lahan HGU perusahaan.
DetikKhatulistiwa.com | TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN — Penanganan perkara dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Indoraya Everlatex (PT IRE), Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kembali menuai pertanyaan.
Hampir satu bulan setelah dua orang dilaporkan tertangkap tangan oleh petugas keamanan perusahaan pada 18 Oktober 2026, keduanya disebut telah menyandang status tersangka berdasarkan Pasal 477 KUHP. Namun, menurut pihak perusahaan, hingga Senin (16/11/2026), kedua tersangka belum menjalani penahanan.
Persoalan tidak berhenti di situ.
Satu unit mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut TBS hasil pencurian juga dilaporkan belum diamankan melalui proses penyitaan.
Sementara itu, Kepala Desa Karang Rejo yang disebut bertindak sebagai penjamin terhadap kedua tersangka justru menjadi salah satu pihak terlapor dalam pengaduan terpisah mengenai dugaan penghalangan proses penegakan hukum atau obstruction of justice.
Situasi tersebut mendorong Kuasa Hukum PT Indoraya Everlatex, Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan, menyampaikan secara langsung dua surat resmi kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Laut pada Senin, 16 November 2026.
Dua surat itu menyangkut permohonan penahanan kedua tersangka dan pengamanan mobil pikap, serta pengaduan terhadap 12 orang terkait dugaan pemagaran, penanaman sawit, dan penguasaan sebagian lahan HGU perusahaan.
Pertanyaan utama kini mengarah pada tindak lanjut penyidikan: apa dasar belum dilakukannya penahanan, bagaimana status kendaraan yang diduga menjadi sarana tindak pidana, dan sejauh mana dugaan penghalangan proses hukum telah ditangani?
Sudah Tertangkap Tangan, Mengapa Belum Ditahan?
Kasus ini bermula pada Minggu, 18 Oktober 2026, ketika petugas keamanan PT Indoraya Everlatex dilaporkan menemukan dua orang yang diduga melakukan pencurian TBS di kawasan perkebunan Desa Swarangan.
Peristiwa tersebut sebelumnya telah diberitakan DetikKhatulistiwa.com pada 21 Oktober 2026.
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan awal dan dokumen laporan kepolisian yang dirujuk, perkara tercatat dengan Nomor LP/B/58/X/2026/SPKT/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tertanggal 18 Oktober 2026.
Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar pukul 08.30 WITA di kawasan Blok W34 dan W35 perkebunan perusahaan.
Dalam kejadian itu, petugas keamanan disebut mengamankan dua terduga pelaku beserta TBS dan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan perbuatan tersebut, termasuk peralatan panen serta mobil pikap.
Menurut perkembangan yang disampaikan kuasa hukum perusahaan, keduanya kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal tersebut mengatur pencurian dengan keadaan pemberatan tertentu, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Secara hukum, ancaman tersebut memenuhi ambang objektif penahanan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Namun, penahanan bukan tindakan yang otomatis wajib dilakukan setiap kali seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik tetap harus menilai kecukupan alat bukti dan terpenuhinya alasan penahanan sesuai hukum acara.
Melalui Surat Nomor 003/PMH/ADV-SPN/XI/2026, kuasa hukum PT IRE meminta agar kebutuhan penahanan segera dievaluasi.
Terlebih, menurut informasi yang diterima perusahaan, terdapat indikasi tindakan provokatif terhadap masyarakat di sekitar kawasan perkebunan yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses hukum.
Informasi itu masih perlu dibuktikan untuk memastikan apakah benar terdapat upaya memengaruhi saksi, menghambat pemeriksaan, atau risiko pengulangan tindak pidana.
Mobil Pikap Belum Disita, Barang Bukti Bergerak Berisiko Hilang
Satu persoalan yang tidak kalah penting adalah keberadaan mobil pikap yang diduga digunakan mengangkut TBS.
Pihak perusahaan menyatakan bahwa hingga 16 November 2026, kendaraan tersebut belum diamankan melalui proses penyitaan oleh penyidik.
Kuasa hukum menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian serius.
Pasalnya, kendaraan merupakan barang bergerak yang dapat dengan mudah dipindahkan, disembunyikan, dialihkan kepemilikannya, diperjualbelikan, bahkan diubah keadaan atau identitasnya.
Apabila kendaraan terbukti mempunyai hubungan dengan dugaan tindak pidana, keberadaannya berpotensi penting untuk membuktikan rangkaian peristiwa, termasuk pengangkutan dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan prosedur hukum. Dalam keadaan mendesak tertentu, Pasal 120 KUHAP juga mengatur mekanisme penyitaan benda bergerak tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri, dengan kewajiban meminta persetujuan dalam tenggat yang ditentukan.
Karena itu, kuasa hukum perusahaan meminta penyidik segera memastikan keberadaan mobil, menelusuri penguasanya, dan mengambil tindakan penyitaan apabila syarat hukumnya terpenuhi.
Bagi PT IRE, persoalannya bukan semata-mata kendaraan belum berada dalam penguasaan aparat, tetapi risiko berkurangnya kemampuan penyidik untuk memperoleh dan mempertahankan alat bukti yang relevan.
Kades Karang Rejo Jadi Penjamin, tetapi Juga Dilaporkan: Ada Benturan Kepentingan?
Sorotan berikutnya mengarah kepada Kepala Desa Karang Rejo.
Menurut pihak perusahaan, ketika dua orang terduga pelaku hendak diserahkan oleh petugas keamanan ke Polres Tanah Laut, Kepala Desa Karang Rejo diduga melakukan tindakan yang menghambat proses penyerahan tersebut.
Dugaan penghalangan juga disebut terjadi ketika anggota Reskrim dan Resmob Polres Tanah Laut mendatangi lokasi untuk menangani peristiwa pencurian.
Persoalan ini sebelumnya telah menjadi objek pengaduan yang disampaikan kuasa hukum perusahaan melalui Surat Nomor 001/DUMAS/ADV-SPN/X/2026, tertanggal 23 Oktober 2026.
Pengaduan tersebut memuat dugaan perintangan proses penegakan hukum, dugaan pemberian pertolongan kepada terduga pelaku untuk menghindari proses penyidikan, serta persoalan dokumen sporadik yang diduga berkaitan dengan kawasan HGU perusahaan.
Di tengah rangkaian peristiwa tersebut, Kepala Desa Karang Rejo disebut menjadi pihak yang memberikan jaminan terhadap kedua tersangka.
Keadaan ini kemudian memunculkan keberatan dari pihak perusahaan.
Sebab, seorang penjamin pada dasarnya diharapkan dapat membantu memastikan tersangka memenuhi kewajiban hukum, termasuk hadir dalam pemeriksaan dan mematuhi persyaratan yang ditentukan.
Jika terdapat dugaan bahwa penjamin justru memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang sedang ditangani, kelayakan dan efektivitas jaminannya patut dievaluasi.
Pihak perusahaan meminta aparat tidak mengabaikan potensi benturan kepentingan tersebut.
Meski demikian, status terlapor tidak otomatis menjadikan Kepala Desa Karang Rejo bersalah, menggugurkan kedudukannya sebagai penjamin, ataupun membenarkan penahanan terhadap dirinya.
Semua itu memerlukan penilaian tersendiri berdasarkan tindakan konkret, hasil pemeriksaan, serta alat bukti yang sah.
Pertanyaan mengenai apakah jaminan yang diberikan merupakan bagian dari penangguhan penahanan resmi atau bentuk jaminan lain juga perlu diperjelas oleh pihak yang berwenang.
Equality Before the Law: Tidak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Permohonan yang disampaikan PT Indoraya Everlatex juga menekankan pentingnya penerapan prinsip equality before the law, atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.
Kuasa hukum perusahaan meminta agar penanganan terhadap kedua tersangka dan mobil pikap dilaksanakan secara objektif serta konsisten sebagaimana perkara pencurian TBS sejenis sebelumnya.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil.
Dalam konteks penyidikan, perlakuan setara berarti setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada bukti dan kriteria hukum yang sama terhadap keadaan yang sebanding.
Bukan berdasarkan jabatan, hubungan pribadi, kedudukan sosial, atau pengaruh pihak tertentu.
Karena itu, perusahaan meminta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penanganan kedua tersangka dan barang bukti.
Tentu, adanya perbedaan tindakan penyidik tidak dengan sendirinya menunjukkan diskriminasi. Perbedaan tersebut dapat dibenarkan apabila memiliki dasar faktual dan hukum yang sah.
Namun, ketika muncul pertanyaan serius dari pihak pelapor, transparansi perkembangan penanganan perkara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.
Babak Baru: 12 Orang Diadukan Terkait Dugaan Penguasaan 13,55 Hektare HGU
Di tengah belum tuntasnya persoalan pencurian TBS, PT Indoraya Everlatex juga mengambil langkah hukum terpisah.
Melalui Surat Nomor 002/DUMAS/ADV-SPN/XI/2026, tertanggal 16 November 2026, perusahaan mengajukan pengaduan terhadap 12 orang yang disebut diduga berkaitan dengan pemasangan pagar, penanaman kelapa sawit, serta penguasaan sebagian areal HGU tanpa persetujuan perusahaan.
Objek yang dipersoalkan berada di Blok W34, Divisi KTPE 2, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
Menurut informasi terbaru dari pihak perusahaan, luas lahan yang menjadi objek pengaduan mencapai 13,55 hektare atau sekitar 135.500 meter persegi.
Angka tersebut merupakan pembaruan informasi perusahaan dari perkiraan awal sekitar 10 hektare yang tercantum dalam dokumen pengaduan. Luas pasti dan letaknya masih perlu diverifikasi melalui pengukuran serta pencocokan data pertanahan.
Dalam pengaduan tersebut, 12 nama yang tercantum sebagai pihak yang dimohonkan untuk diperiksa adalah:
Mukhlis, Aris, Mayadi, Fahmi, Hamdi, Aar, Samsuni, Eko, Maslah, Kirno, Yadi, dan Yarkani.
Berdasarkan informasi awal, Mukhlis disebut sebagai mantan Kepala Desa Karang Rejo, Aris sebagai mantan sekretaris desa, dan Mayadi sebagai mantan kepala dusun.
Keterangan mengenai jabatan dan keterlibatan setiap pihak masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pencantuman nama-nama tersebut tidak berarti seluruhnya telah menjadi tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana.
Kuasa hukum meminta penyidik menelusuri siapa yang memasang pagar, melakukan penanaman, membiayai kegiatan, membagi petak lahan, menguasai area tertentu, maupun membuat atau menggunakan dokumen sebagai dasar klaim.
Pengaduan itu juga meminta pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan dokumen sporadik yang berkaitan dengan kawasan HGU.
HGU 730 Hektare dan Dugaan Penguasaan Tanpa Hak
Berdasarkan dokumen pertanahan yang dilampirkan, PT Indoraya Everlatex tercatat sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Swarangan dengan luas keseluruhan 730 hektare.
Dasar penerbitannya adalah Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 134/HGU/BPN RI/2009 tanggal 11 September 2009.
Sertipikat diterbitkan pada 15 April 2010 dengan tanggal berakhirnya hak yang tercatat pada 10 September 2044.
Perusahaan mengadukan kegiatan pemagaran dan penanaman kelapa sawit pihak luar pada lahan yang menurut keterangannya termasuk dalam kawasan HGU tersebut.
Sebagai bahan pendukung, kuasa hukum menyampaikan dokumen pertanahan, informasi lapangan, serta rekaman video yang menggambarkan kondisi fisik lokasi.
Namun, keberadaan pagar dan tanaman sawit saja belum membuktikan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan melakukan tindak pidana.
Penyidik masih perlu menguji hubungan masing-masing orang dengan objek, waktu kegiatan, dasar penguasaan, serta posisi lahan terhadap batas HGU resmi.
Pencocokan peta kebun dengan surat ukur dan data Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembuktian.
Pasal 55 dan 107 UU Perkebunan, Ancaman Pidana Empat Tahun
Dalam dokumen pengaduan, kuasa hukum PT IRE meminta pemeriksaan berdasarkan Pasal 55 huruf a jo. Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah.
Berdasarkan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana Pasal 107 yang relevan adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Perusahaan juga meminta pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan dugaan penggunaan atau pembuatan dokumen tanah yang tidak benar.
Untuk itu, diperlukan pengujian dokumen asli, riwayat penerbitan, identitas pihak yang menandatangani, isi keterangan, serta bukti penggunaannya.
Apabila muncul dugaan pemalsuan, penerapan ketentuan pidana harus disesuaikan dengan waktu perbuatan dan unsur delik yang benar-benar dapat dibuktikan.
Dengan demikian, perkara penguasaan lahan terhadap 12 pihak tersebut harus dibedakan dari perkara pencurian TBS yang telah memiliki dua tersangka.
Kedua perkara memiliki objek pembuktian dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang berbeda.
Dua Surat di Meja Penyidik: Publik Menanti Jawaban dan Tindak Lanjut
Penyampaian dua surat resmi pada 16 November 2026 menandai perkembangan baru upaya hukum PT Indoraya Everlatex.
Surat permohonan penahanan ditujukan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Laut, dengan tembusan kepada Kapolda Kalimantan Selatan melalui Direktur Reserse Kriminal Umum, Kapolres Tanah Laut, dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
Langkah hukum tersebut merupakan upaya perusahaan meminta perlindungan terhadap hasil perkebunan, barang bukti, dan kepastian penguasaan aset HGU.
Di sisi lain, polisi tetap wajib menjaga objektivitas serta hak semua pihak yang berhadapan dengan proses hukum.
Perkembangan perkara kini menyisakan sejumlah pertanyaan penting.
Pertama, apakah alasan belum dilakukannya penahanan terhadap kedua tersangka telah didasarkan pada evaluasi lengkap sesuai persyaratan KUHAP?
Kedua, bagaimana status dan keberadaan mobil pikap yang diduga digunakan sebagai sarana pengangkutan TBS, serta apakah kendaraan tersebut masih dapat diperiksa dan disita secara sah?
Ketiga, bagaimana tindak lanjut pengaduan terhadap Kepala Desa Karang Rejo, termasuk pemeriksaan dugaan penghalangan proses hukum dan evaluasi kedudukannya sebagai penjamin?
Keempat, sampai sejauh mana penyelidikan terhadap 12 orang yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan seluas 13,55 hektare telah berjalan?
Pertanyaan-pertanyaan itu memerlukan jawaban berdasarkan perkembangan penyidikan yang dapat diverifikasi.
Penegakan hukum yang tegas tidak diukur hanya dari banyaknya orang yang ditahan, tetapi juga dari kejelasan alasan setiap tindakan, kesungguhan mengamankan bukti, serta konsistensi penerapan hukum kepada siapa pun tanpa pandang jabatan dan kedudukan.
Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi terbaru dari Satreskrim Polres Tanah Laut mengenai permohonan penahanan dan status kendaraan dimaksud.
Klarifikasi Kepala Desa Karang Rejo serta tanggapan para pihak yang namanya tercantum dalam pengaduan juga belum tersedia dalam bahan pemberitaan ini.
DetikKhatulistiwa.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait serta akan memperbarui pemberitaan berdasarkan perkembangan resmi penanganan perkara.
Redaksi DetikKhatulistiwa.com
Hukum dan Kriminal | Kalimantan Selatan
