Berawal dari pengintaian Tim Security hingga terungkapnya pemindahan 11 janjang sawit di kawasan Sabuhur, penanganan perkara terus berkembang. Kuasa hukum PT CPKA mendesak pengungkapan menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan pengatur pengangkutan, pengemudi, hingga penerima TBS. Jumlah orang dan kendaraan terkait perkara berpotensi bertambah berdasarkan hasil penyidikan.
DETIKKHATULISTIWA.COM | TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN — Dugaan praktik penggelapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Citra Putra Kebun Asri (PT CPKA) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mulai terungkap setelah tim keamanan perusahaan melakukan pengintaian terhadap aktivitas pengangkutan hasil perkebunan yang dicurigai menyimpang dari prosedur resmi.
Perkara yang bermula dari penemuan aktivitas pemindahan TBS di kawasan Sabuhur pada Jumat (6/11/2026) tersebut kini ditangani jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanah Laut.
Hingga Minggu (8/11/2026), berdasarkan informasi pihak perusahaan, sebanyak tiga orang dan tiga unit kendaraan telah diamankan berkaitan dengan perkara tersebut.
Perkembangan ini menjadi perhatian serius manajemen dan kuasa hukum PT CPKA karena dugaan penyimpangan tidak hanya menyangkut sebagian hasil panen yang dipindahkan di luar prosedur, tetapi juga membuka kemungkinan adanya persoalan dalam pengawasan dan distribusi hasil produksi perkebunan.
Penyidikan pun diharapkan tidak berhenti pada pihak yang ditemukan saat pemindahan muatan berlangsung.
Aparat kepolisian didorong menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan instruksi, mengatur pengangkutan, menyediakan sarana kendaraan, hingga menerima atau memperoleh keuntungan dari hasil perkebunan yang diduga dialihkan secara melawan hukum.
Namun, dugaan mengenai keterlibatan pihak lain tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti yang sah.
Berawal dari Informasi Lapangan, Tim Security Lakukan Pengintaian
Pengungkapan perkara bermula ketika Tim Security PT CPKA melaksanakan pengecekan lapangan di areal perkebunan Divisi Pemuda pada Jumat, 6 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, petugas keamanan didampingi Syarif, selaku Asisten Kebun.
Tim kemudian memperoleh informasi mengenai dugaan kebiasaan sejumlah pengemudi angkutan TBS menurunkan sebagian muatan hasil perkebunan sebelum kendaraan tiba di pabrik tujuan.
Informasi tersebut menjadi dasar dilakukannya pemantauan terhadap sejumlah kendaraan yang keluar dari areal perkebunan.
Petugas keamanan tidak langsung mengambil tindakan, melainkan melakukan pengintaian untuk memastikan apakah benar terdapat aktivitas pengalihan muatan yang menyimpang dari prosedur perusahaan.
Dalam kegiatan itu, empat kendaraan menjadi objek pemantauan.
Pengintaian dilakukan mulai dari kawasan Divisi Pemuda hingga wilayah Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut.
Setelah mengikuti pergerakan kendaraan, tim mendapati aktivitas yang dianggap mencurigakan di salah satu lokasi di pinggir jalan.
Petugas menemukan adanya penurunan sebanyak 11 janjang TBS dari kendaraan pengangkut, yang kemudian dipindahkan ke mobil pikap milik pihak lain.
Berdasarkan keterangan awal dari pihak perusahaan, pemindahan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme distribusi resmi.
Setelah memastikan aktivitas pemindahan berlangsung, tim keamanan melakukan tindakan pengamanan dan membawa pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk ditangani aparat kepolisian.
Pengintaian itu menjadi titik awal pengungkapan dugaan tindak pidana penggelapan hasil perkebunan PT CPKA.
Tiga Kendaraan Diamankan, Alur Pengangkutan TBS Jadi Sorotan
Perkembangan penanganan perkara tidak berhenti pada kendaraan yang ditemukan dalam aktivitas pemindahan muatan.
Berdasarkan informasi perusahaan, tiga kendaraan telah diamankan berkaitan dengan perkara tersebut.
Ketiga kendaraan itu masing-masing:
- Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS, warna kuning, nomor polisi DA 8654 ZE.
- Mitsubishi Fuso Colt Diesel, warna kuning, nomor polisi DA 8310 LH.
- Suzuki Carry, warna biru, nomor polisi DA 8153 TBE.
Pengamanan kendaraan-kendaraan tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya menelusuri rangkaian dugaan penyimpangan hasil perkebunan.
Kendaraan yang berkaitan dengan pengangkutan TBS dapat menjadi sumber informasi mengenai asal muatan, tujuan pengiriman, pengemudi yang bertugas, serta pihak-pihak yang memberikan instruksi pengangkutan.
Dokumen perjalanan, surat jalan, data penimbangan, hingga catatan penerimaan TBS di pabrik juga dapat diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian jumlah muatan.
Pertanyaan pentingnya: bagaimana hasil perkebunan yang seharusnya mengikuti sistem distribusi perusahaan dapat berpindah kepada pihak lain di luar mekanisme resmi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh melalui penyidikan.
Meski demikian, status hukum ketiga kendaraan, termasuk apakah telah dilakukan penyitaan resmi, tetap memerlukan konfirmasi melalui dokumen penyidik.
Tiga Orang Diamankan, Jumlahnya Berpotensi Bertambah
Perkara ini juga mengalami perkembangan dari sisi jumlah orang yang diamankan.
Hingga Minggu, 8 November 2026, pihak perusahaan menyampaikan bahwa tiga orang telah diamankan berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Jumlah itu berpotensi bertambah apabila penyidik menemukan fakta dan alat bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
Pengembangan diharapkan dapat mengungkap hubungan antara pengemudi, pihak yang menguasai hasil perkebunan, pemilik atau pengelola kendaraan, dan pihak penerima TBS.
Penyidik juga dapat mendalami apakah aktivitas pemindahan muatan terjadi atas inisiatif individu atau terdapat pihak lain yang memberikan arahan.
Namun, sampai terdapat bukti yang cukup, belum dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari jaringan penggelapan yang terorganisasi.
Status hukum masing-masing orang yang diamankan juga harus dibedakan secara tegas antara pemeriksaan, penangkapan, penetapan tersangka, maupun penahanan.
Pengamanan seseorang dalam proses penanganan perkara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
Kuasa Hukum PT CPKA Minta Pengungkapan Tidak Berhenti pada Pelaksana Lapangan
Kuasa Hukum PT Citra Putra Kebun Asri, M. Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., menaruh perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut.
Dalam sikap hukum yang disampaikan pihak perusahaan, penanganan dugaan penggelapan hasil produksi perkebunan harus dilakukan secara profesional, objektif, tegas, dan menyeluruh.
Pengungkapan tidak cukup hanya diarahkan kepada pihak yang ditemukan melakukan pemindahan muatan.
Penyidikan juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur aktivitas pengangkutan, memberikan instruksi, memfasilitasi pengalihan TBS, maupun memperoleh keuntungan dari barang yang diduga berasal dari tindak pidana.
Penegakan hukum diharapkan mampu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, bukan semata-mata menghitung berapa orang yang berhasil diamankan.
Sebagai kuasa hukum perusahaan, Supian Noor menekankan pentingnya pertanggungjawaban berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing pihak.
Penanganan perkara juga merupakan bagian dari upaya melindungi aset, mencegah kerugian, dan memastikan sistem pengelolaan hasil produksi berjalan sesuai prosedur.
Perusahaan memiliki kepentingan hukum agar setiap dugaan penyimpangan dapat ditelusuri sampai tuntas tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Dugaan Penggelapan dan Penadahan, Sejumlah Ketentuan KUHP Berpotensi Diterapkan
Dari perspektif hukum pidana, peristiwa ini dapat dikaji berdasarkan sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 486 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan terhadap barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan seseorang bukan karena tindak pidana, kemudian dimiliki secara melawan hukum.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori IV.
Sementara itu, Pasal 488 KUHP mengatur penggelapan apabila penguasaan barang berkaitan dengan hubungan kerja, profesi, atau karena seseorang memperoleh upah untuk menguasai barang tersebut.
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V.
Ketentuan ini dapat menjadi relevan apabila hasil penyidikan membuktikan bahwa seseorang memperoleh penguasaan atas TBS karena pekerjaannya, tetapi kemudian secara melawan hukum menguasai atau mengalihkan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri.
Adapun terhadap pihak yang diduga menerima atau memperoleh keuntungan dari barang hasil tindak pidana, penyidik dapat mendalami Pasal 591 KUHP tentang penadahan.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori V.
Akan tetapi, penerapan pasal penggelapan dan penadahan harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pidana.
Penyidik perlu memastikan bagaimana barang awalnya dikuasai, apakah terdapat perbuatan melawan hukum, dan apakah pihak penerima mengetahui atau patut menduga barang tersebut berasal dari tindak pidana.
Temuan 11 Janjang TBS, Apakah Ada Kerugian Lebih Besar?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kerugian perusahaan.
Temuan awal sebanyak 11 janjang TBS merupakan fakta peristiwa yang dilaporkan tim keamanan.
Namun, jumlah tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan berulang atau kerugian dalam skala lebih luas.
Apabila penyidik menemukan indikasi pengalihan hasil perkebunan yang terjadi sebelumnya, pemeriksaan dapat diperluas melalui pencocokan dokumen produksi dan distribusi.
Data yang relevan antara lain catatan panen, volume TBS yang diangkut, surat jalan, hasil timbangan pabrik, serta dokumen penerimaan produksi.
Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan antara hasil produksi yang keluar dari perkebunan dan muatan yang tercatat diterima di pabrik.
Audit internal serta penghitungan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting jika ditemukan bukti adanya penyimpangan yang lebih luas.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengambil langkah pemulihan kerugian sesuai hukum.
Apresiasi terhadap Profesionalisme Polres Tanah Laut dan Tim Security
Di tengah perkembangan perkara, Supian Noor menyampaikan apresiasi kepada jajaran Penyidik Satreskrim Polres Tanah Laut dan Tim Security PT CPKA.
Penghargaan tersebut diberikan atas kerja keras, respons cepat, koordinasi, dan profesionalisme dalam pengungkapan serta penanganan dugaan tindak pidana.
Tim keamanan perusahaan dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif sejak memperoleh informasi awal, melakukan pengintaian, hingga menemukan aktivitas pemindahan TBS.
Sementara itu, koordinasi dengan aparat kepolisian menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa dugaan perbuatan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum.
Supian Noor berharap proses penegakan hukum terus berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut pendekatan hukum perusahaan, sinergi antara manajemen, kuasa hukum, tim keamanan, dan aparat penegak hukum merupakan unsur penting dalam menjaga aset perkebunan serta mencegah terulangnya penyimpangan hasil produksi.
Penyidikan Berpotensi Meluas, Siapa Lagi yang Akan Diperiksa?
Perkembangan penanganan dugaan penggelapan TBS PT CPKA kini memasuki tahap penting.
Pengamanan tiga orang dan tiga kendaraan membuka kemungkinan dilakukannya pemeriksaan tambahan terhadap pihak lain yang dinilai memiliki informasi atau keterkaitan dengan peristiwa tersebut.
Namun, pertambahan jumlah orang maupun kendaraan yang diamankan bukanlah tujuan utama penyidikan.
Yang paling penting adalah apakah seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh, mulai dari penguasaan awal hasil perkebunan, proses pengangkutan, pemindahan muatan, hingga pihak yang menerima atau memperoleh keuntungan.
Pengungkapan yang menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban tanpa dasar pembuktian yang cukup.
Setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak para pihak.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih memerlukan konfirmasi resmi dari Satreskrim Polres Tanah Laut mengenai status hukum ketiga orang yang diamankan, status ketiga kendaraan, dan perkembangan terbaru penyidikan.
Perkara ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pengamanan aset perkebunan sekaligus menguji efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan distribusi hasil produksi perusahaan.
Publik kini menanti sejauh mana pengembangan penyidikan mampu mengungkap rangkaian peristiwa dan memastikan pertanggungjawaban hukum bagi setiap pihak yang terbukti terlibat.
DetikKhatulistiwa.com akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut secara kritis, objektif, dan berimbang.
DETIKKHATULISTIWA.COM
Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Minggu, 8 November 2026
Penulis: Tim Redaksi DetikKhatulistiwa.com
Keterangan Foto: Ilustrasi komposit penanganan dugaan penggelapan TBS PT CPKA, menampilkan kuasa hukum, personel keamanan dan kepolisian, serta tiga kendaraan yang dilaporkan berkaitan dengan perkara.
Tag: #DetikKhatulistiwa #PTCPKA #PolresTanahLaut #PenggelapanTBS #Penadahan #Satreskrim #M_SupianNoor #BeritaHukum #KalimantanSelatan #PenegakanHukum
