Oleh: M. Supian Noor (Advokat & Mediator Pengadilan)
DetikKhatulistiwa.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sasaran kritik, termasuk dari Ketua BEM UGM yang menilai program ini berpotensi membebani APBN dan sarat nuansa populisme. Kritik tersebut sah dalam ruang demokrasi. Namun, dalam tradisi intelektual, setiap kritik harus diuji dengan data, teori, dan realitas lapangan — bukan sekadar asumsi fiskal makro yang dilepaskan dari dampak mikro.
Tulisan ini membedah satu per satu pokok kritik tersebut secara argumentatif.
1️⃣ Kritik: “MBG Membebani APBN dan Tidak Efisien”
Argumen utama yang diangkat adalah soal besarnya anggaran. Logikanya sederhana: semakin besar belanja, semakin berat beban negara.
Pertanyaan mendasarnya: apakah semua belanja negara identik dengan pemborosan?
Dalam ekonomi publik, belanja negara dibedakan menjadi:
- Belanja konsumtif pasif
- Belanja sosial produktif (social investment)
MBG termasuk kategori kedua. Ia bukan sekadar konsumsi, melainkan investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Negara-negara maju memahami bahwa intervensi gizi dini adalah fondasi produktivitas jangka panjang.
Belanja yang menghasilkan:
- Peningkatan kapasitas kognitif
- Penurunan stunting
- Penurunan beban kesehatan masa depan
tidak bisa direduksi menjadi angka pengeluaran semata.
Jika logika “besar anggaran = beban” dipakai secara konsisten, maka subsidi pendidikan, kesehatan, bahkan pertahanan pun bisa dipersoalkan dengan logika yang sama. Itu tentu absurd.
2️⃣ Kritik: “Program Ini Populis dan Jangka Pendek”
Populisme biasanya ditandai dengan kebijakan instan tanpa desain struktural.
Pertanyaannya: apakah MBG tidak memiliki efek struktural?
Faktanya, MBG menciptakan permintaan agregat riil di sektor:
- Hortikultura
- Peternakan ayam dan telur
- Perikanan tangkap dan budidaya
- UMKM pengolahan pangan
- Distribusi logistik
Dalam teori multiplier effect, belanja sosial yang terstruktur menciptakan putaran ekonomi berlapis. Uang yang dibelanjakan negara tidak berhenti di meja makan siswa. Ia bergerak ke desa, ke pasar tradisional, ke tambak, ke kandang ayam, ke nelayan pesisir.
Apakah ini kebijakan simbolik?
Ataukah intervensi konsumsi negara untuk menggerakkan ekonomi mikro?
Menyebutnya populis tanpa mengakui efek strukturalnya adalah simplifikasi yang tidak akademis.
3️⃣ Kritik: “Dana Lebih Baik Dialihkan ke Sektor Lain”
Argumen substitusi anggaran sering diajukan: lebih baik dana dialihkan ke infrastruktur, riset, atau subsidi lain.
Namun pendekatan ini mengasumsikan bahwa kebijakan publik bersifat zero-sum mutlak.
Padahal pembangunan adalah orkestrasi simultan.
Infrastruktur tanpa SDM unggul hanya menghasilkan beton tanpa produktivitas.
Riset tanpa generasi sehat hanya menghasilkan ketimpangan akses.
Gizi bukan isu tambahan. Ia fondasi. Anak yang lapar tidak bisa memaksimalkan pendidikan. Anak dengan defisit protein jangka panjang mengalami hambatan perkembangan kognitif.
Jika negara ingin produktivitas 20 tahun mendatang, investasi harus dimulai hari ini.
4️⃣ Kritik: “Rentan Korupsi dan Penyimpangan”
Ini kritik yang valid. Setiap program besar berisiko moral hazard.
Namun logika “berpotensi diselewengkan maka dibatalkan” adalah logika yang berbahaya.
Jika standar ini dipakai, maka:
- Proyek jalan raya harus dihentikan
- Pengadaan alat kesehatan harus dibatalkan
- Dana desa harus dihapus
Solusinya bukan pembatalan, tetapi:
- Audit berkala
- Transparansi digital
- Pengawasan publik
- Pelibatan masyarakat sipil
Kritik mahasiswa semestinya diarahkan pada tata kelola, bukan delegitimasi kebijakan yang berdampak luas.
5️⃣ Dimensi Konstitusional yang Terlupakan
Dalam perspektif hukum tata negara, negara berkewajiban:
- Melindungi segenap bangsa
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
Hak anak untuk tumbuh dan berkembang bukan retorika moral, tetapi mandat konstitusional.
Gizi adalah prasyarat pendidikan. Tanpa gizi, hak atas pendidikan kehilangan makna substantif.
Karena itu, MBG bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia bagian dari kewajiban negara dalam memastikan generasi masa depan memiliki kesempatan yang setara.
6️⃣ Realitas Lapangan: Siapa yang Terlupakan dalam Kritik?
Di balik perdebatan kampus, ada jutaan pelaku ekonomi mikro yang merasakan dampak langsung:
- Petani dengan permintaan rutin
- Peternak dengan serapan telur stabil
- Nelayan dengan distribusi hasil tangkap lebih pasti
- Pekerja dapur dan distribusi yang terserap
Menghapus atau melemahkan MBG tanpa alternatif konkret berarti:
- Mengganggu stabilitas ekonomi desa
- Mengurangi kepastian pasar
- Mengorbankan jaring pengaman ekonomi mikro
Pertanyaannya sederhana:
Apakah kritik tersebut telah menghitung dampak sosial-ekonomi ini?
Penutup: Kritik Harus Tajam, Tetapi Juga Adil
Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis.
Namun kebijakan publik membutuhkan kritik yang utuh, berbasis data, dan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, serta konstitusional.
MBG bukan kebijakan tanpa risiko. Tetapi menyederhanakannya menjadi “beban APBN” adalah reduksi intelektual yang mengabaikan efek strukturalnya.
Jika ada yang perlu diperbaiki — perbaiki tata kelolanya.
Jika ada potensi kebocoran — perkuat pengawasannya.
Jika ada kekurangan desain — sempurnakan sistemnya.
Namun jangan menjatuhkan legitimasi program yang menyentuh jutaan rakyat hanya karena kalkulasi fiskal yang dilepaskan dari realitas ekonomi mikro.
Karena di balik sepiring makanan itu, bukan sekadar angka anggaran yang bergerak — melainkan masa depan generasi dan denyut ekonomi desa.
DetikKhatulistiwa.com — Tajam, Kritis, dan Berpihak pada Fakta.
About the Author
